PENERAPAN ASAS KESALAHAN SEBAGAI DASAR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Abstract

Pada dasarnya hukum pidana Indonesia (KUHP) menganut asas kesalahan dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Namun dalam perkembangannya yang mengikuti perkembangan dunia (globalisasi), perkembangan masyarakat dalam bidang teknologi (komputer), bidang ekonomi, bidang perdagangan maupun bidang-bidang kehidupan yang lain maka memaksa semua negara di dunia untuk juga selalu melakukan pembaruan dalam berbagai sektor bidang kehidupan termasuk tentunya pembaruan dalam bidang hukum pidana. Dalam hukum pidana di negara-negara modern, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang, meskipun orang itu tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Bahkan di negara-negara yang menganut sistem hukum kebiasaan (Common Law System) bukan hanya orang yang menjadi subyek hukum dalam hukum pidana tetapi juga korporasi bisa menjadi subyek hukum dalam hukum pidana, karenanya korporasi juga harus mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan kejahatan